Politik dalam Agama Hindu (Canakya Arthasastra)

Hindu memberikan ruang yang sangat luas di bidang politik, baik mengenai sumber daya manusianya, skill atau strategi politiknya maupun tujuan yang hendak dituju dalam berpolitik. Satu hal yang pokok disini adalah politik hanyalah salah satu jenis kendaraan yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik. Melalui kekuasaan dalam hubungannya dengan kepemerintahan negara bangsa, kendaraan politik ini bisa dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat yang merdeka, adil dan makmur. Dunia politik tidak bisa dipisahkan dari bidang kehidupan lainnya. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Siapapun dari mereka harus berpatokan dari prinsip Catur Purusa Artha di dalam menjalani bidang-bidang kehidupannya, tidak terkecuali di ranah politik praktis. Jadi, politik adalah bagian integral dari bidang-bidang kehidupan manusia di dalam upaya membangun kesadaran mereka ke arah yang lebih maju sehingga benar, moksartham jagathita bisa terwujud.   

Masalahnya, politik ditumpangi oleh ambisi pribadi manusia-manusia yang terjun di dalamnya, yakni keinginan untuk berkuasa. Keinginan ini sangat kuat dan susah ditundukkan oleh karena late nada pada diri manusia, sehingga politik hanya dijadikan alat untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan, bukan politik digunakan sebagai kendaraan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini terjadi dimana-mana, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara untuk meraihnya. 

Uniknya, mereka yang terjun ke ranah politik adalah mereka yang telah mapan secara finansial alias kaya. Apa yang mereka cari dalam politik adalah kekuasaan dan ketenaran. Mereka tidak memperhatikan apakah kualitas dirinya telah sampai pada tingkat itu atau belum. Masalahnya siapapun tidak terlalu mempermasalahkan itu, sebab secara pragmatis uang lebih diperlukan ketimbang skill. Orang yang kaya kemudian masuk partai dan kemudian royal terhadap partai itu tentu secara otomatis diberikan kedudukan yang prestisius sehingga kesempatannya untuk meraih kekuasaan sangat tinggi.  

Hindu mengatakan bahwa menggunakan materi atau kekayaan bukanlah sebuah masalah, sebab tidak ada apapun yang bisa berjalan dengan baik tanpa materi. Hanya saja, apapun bidang kehidupan yang dilakoni mestinya tidak boleh menyimpang dari teori dasar yang telah digariskan. Agar mampu mencipta, seperti halnya dalam dunia politik untuk menciptakan kesejahteraan dunia, hal yang utama dan pertama dipentingkan adalah Saraswati, yakni kemampuan dan pengetahuan. Setelah itu baru dipertahankan melalui Laksmi atau kekayaan. Jika keduanya ini berjalan secara tepat dan seimbang, dipastikan Shakti (kemampuan untuk memimpin) akan tumbuh. 

Hindu tidak memisahkan pemikiran politik dari agama dan negara, melainkan sebagai bagian utuh dari seluruh peradaban. Sejarah pemikiran politik Hindu bahkan dapat dilacak pada teks tertua di dunia Ṛgveda, kemudian Dhanurveda, turunan dari Yajur Veda yang berisi pengetahuan politik, perang dan persenjataan. Selanjutnya Rāmāyaṇa dan Mahābhārata. Selain itu terdapat pustaka Manusmṛti dan Arthaśāstra yang merupakan compendium politik dan tata pemerintahan Hindu. 

Mengapa Hindu menempatkan pemikiran politik dan tata negara pada porsi yang sangat penting? 
Sebab pada prinsipnya, Dharma tidak dapat tegak tanpa Artha (kesejahteraan) dan kesejahteraan sebuah negara bergantung pada faktor politik, kepemimpinan dan situasi negara secara umum.  

Arthaśāstra yang ditulis oleh Ācārya Cāṇakya atau Mahārṣi Kauṭilya merupakan pedoman praktis yang ditulis dari pemikiran-pemikiran politik para Rṣi sebelumnya. Dengan demikian sejak jaman lampau, pemikiran politik dan tata negara mendapat porsi yang sangat besar dalam peradaban Hindu. Namun politik yang dimaksud bukan seperti apa yang ditunjukkan oleh para politisi dewasa ini yang berjuang didunia politik hanya untuk meraih kekuasaan semata, bahkan dengan cara-cara yang penuh tipuan dan merugikan masyarakat. 

Namun politik dan tata negara yang dimaksud adalah bagaimana membangun pemimpin, memilih para birokrat, menghadapi musuh dan menjalankan administrasi negara guna menjamin masyarakat mendapatkan pengayoman dan kesejahteraannya meningkat sebagai sebuah anugrah hidup pada sebuah tatanan negara yang baik.  

Sekilas Sejarah Politik Hindu

Bagi para sejarawan, prasasti dan koin mata uang (numismatik) dipandang sebagai sumber primer karena umumnya menunjukkan tahun pembuatan dan dinasti yang mengeluarkannya (Kamlesh, 2010: 8). Kendati demikian, kedua sumber primer ini tidak ditemukan pada periode India Kuno sebelum abad ke-6 SM, juga termasuk catatan orang-orang asing yang berkunjung ke India pada masa itu. Oleh karenanya, satu-satunya sumber sejarah yang diacu adalah literatur keagamaan dan kesusastraan Hindu. 

Penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia berperan penting dalam transformasi sosial dan politik nusantara. Masuknya Hindu tidak saja mengeluarkan bangsa Indonesia dari kegelapan sejarah (nirleka), tetapi juga memperkenalkannya dengan sistem politik. 

Kehadiran kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 masehi menandai awal mula sejarah politik nusantara yang telah menyebutkan nama raja-raja, yaitu Kudungga dan Mulawarman. Hampir sezaman dengan itu, di Jawa Barat juga lahir kerajaan Hindu bernama Tarumanegara (400-700 M) yang didirikan Purnawarman. Berikutnya, Kerajaan Kalingga (618-906 M) di Jawa Tengah dipimpin seorang raja perempuan bernama Ratu Simha. Pada masa ini, diperkirakan bahwa kontak antara Hindu dan Buddha mulai berlangsung intensif (Soekmono, 1981: 37).  

Politik Hindu di Jawa mengalami perkembangan pesat pada masa Mataram Kuno ditandai temuan prasasti dan artefak-artefak keagamaan Hindu. Pada masa ini, dinasti Sanjaya (Hindu-Shiva) dan dinasti Syailendra (Buddha Mahayana) menjadi penguasanya Menurut Rassers (dalam Sedyawati, 2009: 19), Siwa dan Buddha di Jawa Tengah menjadi agama negara yang terkait dengan wangsa-wangsa kerajaan yang berkuasa. Semasa dengan itu, di Jawa Timur muncul kerajaan Hindu bernama Kanjuruhan seperti tertulis dalam prasasti Dinoyo berangka tahun 760 M. Prasati ini menceritakan bahwa pada abad ke-8, terdapat kerajaan yang dipimpin Dewasimha, berputra Limwa yang menggantikan sebagai raja bergelar Gajayana.  

Kerajaan Hindu di daerah Jawa Timur didirikan dinasti Isana (Isanawamsa) setelah berakhirnya kekuasan Sanjayawamsa di Jawa Tengah. Raja pertama dinasti ini adalah Mpu Sindok (929-947 M), kemudian digantikan Dharmawangsa Teguh Anantawikramatunggadewa (991-1016 M). Pada masa ini, muncul perkembangan keagamaan yang luar biasa terutama penulisan kembali teks-teks Hindu dan Buddha ke dalam bahasa Jawa Kuno. Penerus Dharmawangsa Teguh adalah Airlangga yang digambarkan sebagai titisan Wisnu. Diceritakan bahwa sebelum mangkat (1049 M), Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala (Singhasari) beribukota di Kahuripan dan Panjalu (Kadiri) yang beribukota di Daha.  

Pada mulanya, kerajaan Panjalu (Kadiri) lebih berkembang. Raja pertama Kadiri adalah Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu dengan prasasti berangka tahun 1104 M, dilanjutkan oleh Kameswara (1115-1130 M). Penerusnya adalah Jayabaya (1130-1160 M) yang dikekalkan dalam Kakawin Bharatayuddha, gubahan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Raja Jayabaya diganti Sarweswara (1160-1170 M), serta Aryeswara (1170-1180). Raja terakhir Kadiri adalah Krtajaya (1200-1222 M) dan pada masa inilah pemerintahan berpindah ke Singhasari (Soekmono, 1973: 57-58) setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Krtajaya dalam pertempuran di Genter.  

Singhasari dipimpin oleh Ken Arok (1222-1227 M), sebelum digulingkan oleh Anusapati (1227-1248 M). Anusapati digulingkan oleh Tohjaya dan Tohjaya akhirnya digulingkan oleh Ranggawuni–putra Anusapati. Sejak 1248 M, Singhasari diperintah Ranggawuni bergelar Sri Jaya Wisnuwardhana yang namanya dikekalkan dalam prasasti. Pada tahun 1254 M, Wisnuwardhana melantik puteranya, Krtanegara sebagai raja Singhasari. Singhasari meraih puncak kejayaan pada masa Kertanegara. Dalam teks Negarakertagama disebutkan bahwa Kertanegara berhasil menaklukkan Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura (Kalimantan Barat) dan Gurun (Maluku). Selain itu, Kertanegara juga telah membangun hubungan politik dengan Campa dengan memberi salah satu putrinya kepada raja Campa, Jaya Simhawarman III.  

Kejayaan Singhasari mengalami kehancuran pada 1292 M, akibat serangan kerajaan Kadiri yang bangkit lagi setelah dipimpin Jayakatwang. Diceritakan bahwa Raden Wijaya yang sedang mengejar tentara Kediri ke utara terpaksa melarikan diri setelah tahu Singhasari jatuh. Raden Wijaya menyeberang ke Madura untuk mencari perlindungan dan bantuan dari Arya Wiraraja di Sumeneb. Atas saran dan jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya menghambakan diri ke Jayakatwang di Kadiri dan ia dianugerahi tanah di desa Tarik. Kemudian, memanfaatkan penyerangan pasukan Tiongkok ke Singhasari, maka Raden Wijaya berhasil menguasai Singhasari dan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Dengan bantuan pasukan Singhasari yang kembali dari ekspansi Pamalayu ke Sumatera, maka Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit bergelar Krtarajasa Jayawardhana (1293-1309 M). Raden Wijaya digantikan Kalagemet atau Jayanegara (1309-1328 M). Jayanegara digantikan Bhre Kahuripan bergelar Tribhuwananottunggadewi Jayawisnuwardhani (1328-1360 M). Pada tahun 1331 M, muncul pemberontakan di Sadeng dan Keta yang berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Tribhuwanottunggadewi menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanagara (1360-1369 M) dan Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih.  

Pada masa inilah, Majapahit mengalami masa keemasan. Seluruh wilayah nusantara (Indonesia sekarang) berhasil dikuasi Mahapahit, juga sejumlah wilayah di Asia Tenggara sekarang. Selain negarawan, Gajah Mada dikenal pula sebagai ahli hukum dan politik. Gajah Mada menyusun kitab Kutaramanwa sebagai kitab hukum di Kerajaan Majapahit berdasarkan kitab hukum Kutarasastra (lebih tua) dan kitab Hindu Manawadharmasastra. Pasca kematian Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa suram dan menuju kehancurannya, sekaligus ditandai dengan masuknya Islam ke Jawa. Satu-satunya kitab yang menunjukkan akhir Majapahit adalah Pararaton, meskipun uraiannya juga belum sepenuhnya diterima oleh kalangan sejarah. Penerus Majapahit akhir adalah Kertabumi atau Brawijaya yang memerintah pada tahun 1453-1478 M, tetapi tidak diketahui mengenai perjalanan kerajaannya. 

Setelah berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, Blambangan menjadi kerajaan Hindu yang baru dapat ditaklukkan oleh Mataram Islam dan VOC pada 1771 M (Sudjana, 2001). Satu-satunya kerajaan Hindu yang tetap mencatatkan eksistensinya hingga era kolonial adalah Bali. Sejarah kerajaan Bali merentang dari periode Bali Kuno (abad ke-8 sampai ke-14 M) hingga Bali Majapahit (abad ke-14 sampai era kemerdekaan). Kemampuan Bali bertahan secara politik menjadikannya satu-satunya pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu di nusantara hingga saat ini. Dengan berakhirnya kerajaan Bali seiring perubahan sistem politik nasional, maka berakhir pula sejarah politik Hindu nusantara.  

Warisan Politik Hindu Cāṇakya dan Arthaśāstra

Arthaśāstra disusun oleh Cāṇakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Arthasashtra karya Cāṇakya terdiri dari 32 bagian, 15 adikarana dengan 150 bab dan 600 sloka. Dengan demikian Arthaśāstra dapat pula dikatakan sebagai sebuah kompedium tentang bagaimana mengelola suatu Negara secara lengkap dan detail. Atas karya yang begitu monumental ini, Cāṇakya dianggap sebagai tokoh politik Hindu yang legendaris, sehingga kejeniusannya sering disepadankan dengan para filsuf dan negarawan barat seperti Plato, Aristoteles, dan Machiavelli.  

Menurut Max Weber dalam kuliah politiknya yang terkenal yaitu “Politics of Vocation”, pemikiran Machiavelli justru bukanlah pemikiran yang brutal melainkan moderat, jika dibandingkan dengan pemikiran Sun Tzu dalam “The Arts of War” dan pemikiran Kauṭilya dalam Arthahastra

Kedua pemikiran ini juga berisikan anjuran dalam statecraft (seni memerintah) yang bahkan lebih kejam dengan menggunakan konsep penggunaan mata-mata, membunuh seorang musuh politik, penggunaan tentara bayaran, bahkan penyiksaan. Bahkan sebenarnya konsep penggunaan tentara bayaran sudah dikenal oleh Aristoteles (tentang tirani Pisistratus) dan Tacitus (tentang penguasa Tiberius) namun Machiavelli baik dalam kedua tulisannya tidak menganjurkan pemimpinnya untuk melakukan hal demikian. Machiavelli bahkan terkesan lebih lunak hanya dengan menganjurkan paham oportunisme politik yang berlandaskan pada sikap tamak, kejam, tidak dapat dipercaya, congkak dan keras kepala. 

Secara Garis besar Arthaśāstra merupakan sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Risalah yang sangat komprehensif ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada administrasi dalam negeri sekaligus hubungan luar negeri sebuah negara. Kompendium ini memberikan pendidikan kepada penguasa negara tentang cara untuk mencapai tujuan nasional negara seperti perluasan pengaruh dari kerajaannya. Kompendium ini tidak hanya luas, namun juga terperinci. Bagaikan sebuah panduan praktis yang tak terlalu mengikat dan baku untuk dapat menghadapi kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dari sebuah negara.  

Cāṇakya atau Kauṭilya sebagai penulis risalah ini merupakan seorang perdana menteri sekaligus penasihat politik utama Raja Chandragupta dan anaknya, Bindusara di Kerajaan Maurya. Naskah yang disusun sekitar 300 SM ini memuat doktrin kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keinginan raja ambisius untuk menjadi penakluk/penguasa dataran India (Karad, 2015: 322-332). Raja atau pemimpin negara berupaya mengakumulasi power negaranya untuk jadi yang terkuat.  

Dengan demikian negaranya akan aman dari serangan negara lain. Arthaśāstra disusun dengan latarbelakang sistem internasional yang anarki, tanpa adanya supremasi yang lebih tinggi dari negara. Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan kesepakatan bersama mengenai penghormatan atas kedaulatan dan batas-batas suatu negara, selayaknya yang berkembang pada masa modern saat ini. 

Pada masa dinasti Candragupta, sistem yang ada mengembangkan apa yang disebut sebagai pandangan realisme, yang mengedepankan self-help, upaya negara untuk terus mengakumulasi power agar sustainability negara tetap terjaga. Pandangan yang berkembang antar negara adalah pilihan hanya ada dua, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Pengembangan power atau growth negara bisa terjadi ketika negara berhasil mengakuisisi wilayah kerajaan tetangganya atau kerajaan lainnya. Karena dengan akuisisi ini kerajaan mendapat tidak hanya penambahan wilayah, namun juga perbendaharaan yang diperoleh melalui upeti dari raja yang telah dikalahkan, dan juga sumber daya alam yang terdapat pada kerajaan yang telah ditaklukkan tersebut (Avalokitesvari, 2018). 

Fokus pemikiran politik Acharya Cāṇakya berada pada tataran bahwa Negara adalah institusi tertinggi yang wajib dan harus dijaga keberlangsungannya. Dalam hal ini Raja seagai pimpinan negara memiliki kuasa dan tanggung jawab dalam menjalankan roda negara. kekuasaan rasa memang absolut, namun bukan bearti Raja dapat bertindak semena-mena. Karena tujuan utama dari raja adalah kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Ini merupakan hal yang paling ditegaskan oleh Cāṇakya kepada seorang pemimpin negara. Sebagaimana kutipan inilah yang digunakan sebagai pembuka kitab Cāṇakya Arthaśāstra yang di transliterasi oleh L.N. Rangarajan. 

प्रजा.सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् 
prajā.sukhe sukhaṃ rājñaḥ prajānāṃ ca hite hitam 

Dalam kebahagiaan rakyatnya disanalah terletak kebahagiaan raja; dalam kesejahteraan rakyatnya disanalah letak kesejateraan raja. Apa yang berharga bagi sang raja sendiri belum tentu demikian pula bagi negara, tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya menjadi bermanfaat bagi diri sang raja, apapun yang menyenangkan rakyatnya (Arthaśāstra 1.19.34) 

Upaya membahagiakan dan mensejahterakan rakyat merupakan tugas utama seorang raja. Karena bagi Cāṇakya sumpah suci seorang raja adalah kesediaannya utnuk bekerja secara aktif guna memajukan kesejahteraan negara dan rakyatnya. Tugas raja/penguasa tidak hanya untuk mencari kesenangan pribadinya, namun juga bagaimana mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Bila penguasa sejahtera namun rakyatnya tidak, maka sesungguhnya penguasa tersebut telah gagal untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara harus berusaha mencegah gangguan timbul, mengatasi ancaman yang sudah muncul, serta menghancurkan dan menghentikan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara. 

Ajaran Politik Negara dalam Arthaśāstra 

Ācārya Cāṇakya selalu menekankan bahwa dalam menjalankan diplomasi, raja/pemimpin negara selayaknya selalu berpedoman pada beberapa hal. Pertama adalah keadaan internal negara yang tercermin dari elemen elemen pembentuk negara yang dijabarkan dalam teori saptāṅga. Hal penting berikutnya adalah teori Maṇḍala yang membahas mengenai konstelasi geopolitik negara yang akan diajak bekerjasama atau akan ditaklukkan. Pasca menentukan posisi dari negara yang ditargetkan tersebut, langkah selanjutnya adalah kebijakan apa yang akan diambil untuk menghadapi negara tersebut yakni ṣāḍguṇya atau six fold foreign policy. Berikutnya, baru diputuskan upaya apa yang akan ditempuh sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri tersebut (catur upaya); sama, dama, bedha dan  danda. Tetapi, yang perlu ditekankan adalah sifat dari kebijakan dan arahan dari Cāṇakya ini tidak bersifat kaku dan harus sama dengan yang tertulis. Justru kalau dipandang dan diaplikasikan demikian, filsafat politik dari Cāṇakya ini akan mudah usang dan termakan zaman. Maka dari itu, fleksibilitas dan dinamisme-nya harus tetap dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan konstelasi perpolitikan internasional yang terjadi.  

1. Teori Saptāṅga 

Teori Saptangga menggambarkan mengenai tujuh elemen yang membentuk sebuah negara. Negara dalam Arthaśāstra dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan prakritis adalah bagian tubuhnya (Sukra, 2012). Tujuh bagian ini, antara lain Swamin (Raja/Pennguasa/Pemimpin negara); Amatya (anggota dewan/mereka yang mewakili institusi negara); Janapada (sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk); Durg (entitas berdaulat yang dibentengi); Kosa (Perbendaharaan); Danda/Bala (Militer dan penjagaan ketertiban); dan Mitra (teman dan sekutu negara) - Kauṭilya Arthaśāstra 6.1.1). 

Cāṇakya meggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Maṇḍala (circle of state) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukkan teritori. 

Maka dari itu, sebelum melanjutkan sebuah ekspedisi untuk menaklukkan wilayah lain, raja atau pemimpin negara harus menggunakan langkah-langkah preventif dan defensif untuk menghalau bahaya/ancaman yang mungkin melemahkan salah satu unsur penyusun negaranya sendiri. Menurut Cāṇakya, raja harus selalu berusaha dengan sangat gigih untuk melakukan tugas dan tanggung-jawabnya terhadap rakyat negaranya. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi memberikan perlindungan, melayani administrasi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.  

Konsep Saptāṅga teori ini tidak hanya dipandang sebagai tujuh elemen yang harus dimiliki negara yang menginginkan kekuatan yang mumpuni bagi bangsanya. Dalam interpretasi yang lain Konsep Saptāṅga juga dimaknai sebagai Elements of Sovereignty. (Singh, 2012: 32). Di mana sebuah negara selayaknya menjaga ketujuh elemen ini dari ancaman yang bisa melemahkan salah satunya. Karena pelemahan salah satu elemen dalam Saptāṅga ini dapat memicu kelemahan pada elemen-elemen lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai kekuatan nasional yang komprehensif negara selayaknya mampu menjaga dan bahkan memperkuat kualitas ketujuh elemen Saptāṅga ini.  

Tujuh prakritis bersama-sama termanifestasi menjadi Shakti atau kekuatan bagi negara. Arthaśāstra mengidentifikasi tiga shakti: Prabhava-shakti, Mantra-shakti dan Utsaha-shakti

Prabhava-shakti dimaknai sebagai kekuatan untuk menghasilkan "efek" yang menguntungkan negara yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kekuatan militer suatu negara. Dengan demikian, dalam pendekatan ilmu Hubungan Internasional saat ini, dapat diasosiasikan dengan konsep hard power. 

Mantra-shakti dimaknai sebagai kekuatan untuk mempengaruhi, memberi nasihat, dan mendorong negara lain untuk dikooptasi oleh sang vijigīṣu. 

Konsep kekuatan nasional menurut Cāṇakya berangkat dari keadaan Saptāṅga (tujuh elemen pembentuk negara) yang sehat dan kuat. Dengan demikian, sudah menjadi tugas penguasa negara untuk memanajemen elemen-elemen ini dan mengoptimalkan posisinya hingga mencapai keunggulannya masing-masing. 

Mantra shakti tidak lain adalah soft power, sementara prabhava shakti adalah hard power; dan di atasnya, Cāṇakya melayani dimensi lain utsaha shakti untuk memberikan kekuatan pendorong untuk mengarahkan dua lainnya bersama dengan energi yang terfokus dan kokoh (Adityakiran dalam Gautam, 2015: 28-29).  

2. Teori Maṇḍala 

Teori Maṇḍala, menjabarkan konstelasi geopolitik dari sebuah negara, merujuk kepada Vijigisu/ raja /negara penakkluk, yang diposisikan berada ditengah negara-negara lain dalam konstelasi percaturan politik internasional dunia yang berupaya saling menaklukkan/memengaruhi satu sama lain. 

Teori Maṇḍala ini menyertakan setidaknya 12 kategori negara dalam lingkaran negara, yaitu (1) vijigīṣu atau negara yang berhasrat untuk menaklukkan negara lain, (2) ari (enemy) musuh utama negara penakluk, (3) mitra (the vijigīṣu’s ally) sekutu dari sang vijigīṣu, (4) arimitra (ally of enemy) sekutu dari musuh, (5) mitramitra (friend of ally) kawan dari sekutu sang vijigīṣu, (6) arimitramitra (ally of enemy’s friend) kawan dari sekutu sang musuh, (7) parsnigraha (enemy in the rear of the vijigīṣu) musuh di garis belakang sang vijigīṣu, (8) akranda (vijigīṣu’s ally in the rear) sekutu dari sang vijigīṣu di garis belakang, (9) parsnigrahasara (ally of parsnigraha) sekutu dari musuh di garis belakang sang vijigīṣu, (10) akrandasara (ally of akranda) sekutu dari akranda, (11) madhyama (middle king bordering both vijigīṣu and the ari) negara tengah yang berbatasan dengan vijigīṣu serta aria tau musuh.

Sementara itu yang (12) udasina, negara netral/acuh tak acuh, berada diluar dari lingkaran, biasanya lebih kuat dari vijigīṣu, ari, dan juga madhyami (Kangle, 1986: 248). 

Namun hal yang perlu digaris-bawahi adalah dalam konstelasi geopolitik ini tidak serta merta kemudian secara harfiah menyatakan bahwa sang vijigīṣu atau negara yang berniat untuk menaklukkan menjadi pusat dari negara-negara lainnya. Ilustrasi di atas merupakan bentuk simbolis semata, di mana dalam keadaan nyata sangat memungkinkan terbentuknya Maṇḍala yang saling tumpang tindih, tergantung pada konstelasi arah kerjasama ataupun analisa lingkungan strategis dalam percaturan politik regional maupun global. Konstelasi geografis ini bersifat dinamis, di mana negara tetangga bisa saja bermusuhan, ramah atau bersifat hubungan vasal (negara bawahan). 

3. Teori Ṣāḍguṇya: Enam Kebijakan Luar Negeri 

Teori Ṣāḍguṇya merupakan enam kebijakan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan keadaan lingkungan strategis dari negara tersebut terhadap negara-negara lain dalam lingkup percaturan politik internasional. Keenam kebijakan itu antara lain: saṃdhi, vigraha, asana, yana, samsraya dan dvaidibhava. 

Teori Ṣāḍguṇya atau enam kebijakan politik luar negeri, menurut Cāṇakya merupakan penentuan (kebijakan) dari sebuah negara apakah akan mundur, stabil/berdiam diri atau maju pada sebuah keputusan terkait dengan hubungan luar negeri. Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (saṃdhi), melakukan peperangan (vigraha), tinggal diam/netral (asana), mempersiapkan diri untuk perang atau siaga (yana), mencari dukungan atau aliansi (samsraya), dan kebijakan ganda (dvaidibhava) yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya (Kauṭilya Arthaśāstra 7.13. 42-44: 366).  

Sebuah negara bisa menjalankan lebih dari satu kebijakan  di saat yang bersamaan dengan beberapa negara sekaligus. Karena konsep aplikasi dari ṣāḍguṇya ini tidak berlaku secara kaku sesuai urutan. Namun sesuai perkembangan kondisi lingkungan strategis negara saat itu. Dengan demikian, kondisi yang sedang berlangsung akan menentukan kebijakan apa yang sebaiknya akan digunakan. 
Cāṇakya sendiri berpendapat bahwa ada dua acara yang dapat ditempuh oleh vijigīṣu guna mencapai tujuannya, yaitu perang atau diplomasi. 

Tentang vijigīṣuKauṭilya menjangkarkan idenya pada konsep Raja sebagai vijigīṣu (orang yang ingin menaklukkan), sebuah istilah teknis yang merujuk pada arti seorang penguasa yang menginginkan dan berkomitmen penuh untuk menaklukkan. Namun jika kita arahkan pada pengertian kekinian dengan situasi percaturan politik internasional vijigīṣu kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah negara yang menginginkan untuk memperluas pengaruhnya ke negara-negara lain secara terus-menerus. 

Ada beragam strategi diplomasi yang dijabarkan oleh Cāṇakya dalam Arthaśāstra, salah satunya adalah atisaṃdhāna yang merujuk pada pembuatan pakta atau perjanjian dengan pihak lain (negara lain) dan menggunakan perjanjian-perjanjian ini untuk mengecoh dan mengungguli pasangan potensial mereka. 

Bentuk sederhana dari istilah ini kemudian dikenal dengan saṃdhi yang tergabung ke dalam bagian pertama dari ṣāḍguṇya atau enam kebijakan politik luar negeri.  

Istilah saṃdhi sendiri merujuk kepada pembuatan pakta atau aliansi dengan penguasa lain (negara lain) untuk mencapai tujuan bersama, seperti misalnya menyerang pihak ketiga. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, Cāṇakya juga menginstruksikan untuk menggunakan aliansi sebagai peluang untuk tidak hanya mengalahkan musuh bersama dan mencapai tujuan bersama. Namun juga sebagai sebuah proses untuk melemahkan atau mengalahkan sekutu vijigīṣu itu sendiri. Strategi ini kemudian terlihat seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ini merupakan bagian dari “Mantrayuddha” atau “perang kecerdasan”  yang dijabarkan oleh Cāṇakya pada keseluruhan isi dari bagian buku ke-XII nya.  

Menariknya, Cāṇakya menempatkan Mantra shakti (diplomasi) sebagai sebuah kemampuan terkuat yang harus dimiliki dengan cakap oleh sebuah negara. Dalam ketiga shakti, mantra shakti ini paling penting dan paling kuat. Dengan demikian dapat dipastikan kecenderungan untuk menggunakan kekuatan narasi (menasehati, mempengaruhi, menarik dan mengkooptasi) negara-negara lain dalam kancah hubungan internasional seharusnya tidak luput dari perhatian negara. 

Cāṇakya mengibaratkan hal ini dalam sebuah ungkapan “anak panah yang dilepaskan oleh seorang pemanah bisa saja membunuh satu orang atau bahkan justru tidak membunuh seorangpun. Namun kecerdasan yang dijalankan oleh orang bijak bahkan bisa membunuh anak yang ada di dalam kandungan”.  

Arthaśāstra karya Cāṇakya sesungguhnya memberikan penekanan yang lebih kepada peranan diplomasi namun tidak memberikan preferensi atas perang. Hal ini kemungkinan besar karena sistem sosial masyarakat kerajaan Dinasti Maurya saat itu, yang menitikberatkan pengelolaan negara pada kaum Ksatria, yang seolah-olah dilahirkan dan ditakdirkan untuk “berperang”. Diplomasi bagi Cāṇakya dijalankan untuk mencapai beberapa hal seperti menarik sekutu, menunda perang jika sebuah negara itu lemah dan mudah diserang dan untuk membuat post war arrangements for a new order.  

Ilmu Politik dan Dharma Negara dalam Teks Hindu

Ajaran tentang Dharma Negara dalam Hindu mencakup aspek yang sangat luas, seperti kepemimpinan dan politik, pemerintahan, warge negara, angkatan bersenjata, keamanan, medan tempur hingga penghasilan dan pengadilan. Narasi Dharma Agama terdapat dalam Catur Veda (Ṛgveda, Samaveda, Yajurveda dan Atharvaveda) dan teks-tek penting dalam Hindu seperti Rāmāyana, Mahābhārata, Arthaśāstra hingga berbagai pustaka yang ditemukan di Asia Tenggara.  

Selain itu, sebagai sebuah bangunan ilmu, Peradaban Hindu memiliki konsep teologi yang selama ini belum banyak dipahas baik di Timur maupun di Barat yakni Teologi Cinta Tanah Air (Ibu Perthiwi), yang bersumber dari Atharvaveda XII.1.2, Atharvaveda IX.10.12, Yajurveda XXV.17, Yajurveda IV.22 dan Atharvaveda XII.1.1. Teologi ini dapat diuraikan dari Kitab śruti dan Smrti dan dan buku-buku yang membahas tentang Teologi Hindu. Konsep Teologi Motherland secara jelas dapat ditemui dalam Rāmāyana Yudha Kanda yakni : 

api svarṇamayī laṅkā na me lakṣmaṇa rocate |
jananī janmabhūmiśca svargādapi garīyasī || 

Sri Rama mengajarkan bahwa tanah air sesungguhnya lebih tinggi dari Sorga sehingga setiap Putra dari Ibu Pertiwi wajib mendedikasikan dirinya bagi negerinya. Konsep ini sangat penting dan sangat tegas menyatakan tanah air (Ibu Pertiwi) yang nilainya lebih tinggi dari Sorga. 

Konsep ini juga membangun Teologi Patriotik sebagai Dharma Negara. Ajaran Prthivi Bhakti dalam Mahābhārata sangat menarik, yakni terdiri atas dasar-dasar mencintai tanah air, ilmu pemerintahan, keahlian setiap putra Prithivi yang diperlukan untuk membela dharma hingga sampai pada aturan perang dan perdamaian. Perang besar atau Mahābhārata yang terjadi 5000 tahun yang lalu mencerminkan bagaimana seorang Putra Prithivi harus berdiri mengorbankan kehidupannya demi negara. Dalam Mahābhārata juga ditegaskan bahwa Hindu tidak mengejarkan perang atas agama, melainkan atas kebenaran melawan kebatilan, atas ketulusan dan kesungguhan melawan nafsu kekuasaan. 

Ajaran Dharma Agama, Prithivi Bhakti dalam konsepnya yang lebih spesifik sebagai sebuah ilmu politik dan tata negara diuraikan oleh seorang Rṣi yang dianggap ahli politik, Arthaśāstra sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. 

Risalah yang sangat komprehensif ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada administrasi dalam negeri sekaligus hubungan luar negeri sebuah negara. Kompendium ini memberikan pendidikan kepada penguasa negara tentang cara untuk mencapai tujuan nasional negara seperti perluasan pengaruh dari kerajaannya. Kompendium ini tidak hanya luas, namun juga terperinci. 

Konsep Dharma Negara, patriotik yang dinyatakan oleh banyak naskah seperti Rāmāyana, Mahābhārata, Pustaka Pararatwan I Bhumi Jawadwipa, Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara, Naskah Tanjung Tanah (naskah Hindu tertua di Asia Tenggara) menguraikan tentang jalan kṣatriya dan mempersembahkan hidupnya bagi ibu pertiwi sebagai persembahan tertinggi. Pengorbanan ini dianggap sebagai jalan terhormat dalam konsep teologi patriotik yang menjadi pondasi politik dan tata negara serta membangun kesejahteraan negara dalam Hindu.

Moral Politik dan Goyahnya Sendi Fundamen Bangsa

Moral politik sangat menentukan kualitas sebuah peradaban. Penguasa yang baik, dengan tujuan dan cara yang baik namun kuat sangat diperlukan untuk mendidik masyarakat. Kekuasaan yang diraih dengan cara-cara yang licik oleh orang-orang yang jahat sesungguhnya telah menghancurkan peradaban, budaya adi luhung, sebagaimana semangat yang ingin dibangun oleh orang-orang yang memiliki pikiran besar. Hasrat berkuasa telah melumpuhkan cara-cara baik dan etika-moralitas dalam dunia politik. Sebuah kemunduran akan terjadi ketika moral politik diabaikan dalam tujuan politik untuk meraih kekuasaan. 

Sejak jaman lampau, Kauṭilya Pandit dalam risalahnya Arthaśāstra telah mengajarkan bagaimana kekuasaan politik harus diraih dan dipertahankan namun tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat termasuk kualitas moral dan cara berpikirnya. Politik justru didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menghancurkan fundamen bangsa yang disusun atas moralitas dan kesatuan. Cāṇakya dan Machiavelli adalah dua kubu pemikir politik pada jaman yang berbeda dan tanah yang berbeda-namun ajarannya terdapat benang merah walau tersamar dalam tatanan moralitas politik guna membangun nilai kebaikan ditengah masyarakat.  

Ajaran Nasionalisme dan Cinta Tanah Air dalam Hindu-bahwa umat Hindu senantiasa menjadi simbol perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada doktrin sentral dalam ajaran Hindu bahwa bumi lebih tinggi dari Surga dan setiap orang harus menghormati bumi. Dalam pengertian luas, bumi yang dimaksud adalah planet Bumi dan dalam pengertian sempit berarti tempat dimana seseorang hidup dan tinggal. Umat Hindu senantiasa menganut paham nasionalis dan tidak ingin terlibat konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Olehnya, integrasi bangsa merupakan sumbangan besar dari umat Hindu, baik dalam bentuk pikiran maupun tingkah laku. Tajamnya isu radikalisme tidak menggoyang pendirian umat Hindu, bahkan mengambil posisi sebagai penjaga Pancasila, cita-cita dan amanat luhur bangsa. Olehnya, umat Hindu dapat memberikan sumbangan pemikiran ideologi bangsa dan upaya membangun moral politik bangsa. 

Syarat Berpolitik dalam Hindu

Hindu memiliki persyaratan khusus tentang siapa saja yang boleh terjun ke dalam politik praktis. Oleh karena politik berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan yang mengatur orang banyak, maka diperlukan syarat khusus. Tidak semua orang yang punya uang yang bisa masuk ke ranah ini, meskipun secara pragmatis orang kaya sangat diperlukan untuk membesarkan partai. 

Kualitas diri sangat menentukan apakah seseorang itu layak untuk masuk ranah politik atau tidak. Sebab, jika orang yang masuk ke dalamnya kebanyakan yang tidak layak, dipastikan sistem ketatanegaraan akan mengalami pengeroposan dan tidak tertutup kemungkinan mengalami kehancuran. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa seorang yang terjun ke dalam politik praktis yang nantinya layak untuk memimpin dan memegang kekuasaan mesti memiliki beberapa kualitas kepemimpinan. 

Beberapa teks tersebut diantaranya adalah sad Warnaning Rajaniti, Catur Kotamaning Nrpati, Tri Upaya Sandi, Pañca Upaya Sandi, Asta Brata, Nawa Natya, Pañca Dasa Paramiteng Prabhu, Sad Upaya Guna, Pañca Satya dan yang lainnya.  

Sad warnaning rajaniti menyebutkan sebagai berikut: Abhigamika (mampu menarik perhatian positif dari rakyat); Prajña (bijaksana); Utsaha (memiliki daya kreatif); Atma Sampad (bermoral luhur); Sakya (mampu mengontrol bawahannya); dan Aksudra Parisatka (mampu memimpin sidang dan menarik kebijakan yang tepat). Catur Kotamaning Nrpati terdiri dari: Jñana Wisesa Suddha (memiliki pengetahuan yang luhur dan suci); Kaprahitaning Praja (welas kasih kepada rakyat); Kawiryan (pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan); dan Wibawa (berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya). Tri upaya sandhi (disebutkan dalam Lontar Raja Pati Gondala) terdiri dari Rupa (mampu mengamati wajah rakyat); Wangsa (mengetahui susunan masyarakat agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan), dan Guna (mengetahui tingkat kepandaian dari rakyat).  

Panca upaya sandhi (disebutkan dalam Lontar Siwa Buddha Gama Tattwa) terdiri dari: Maya (upaya mengumpulkan data atau permasalahan yang belum jelas duduk perkaranya); Upeksa (mampu meneliti dan menganalisis semua data-data dan mengkodifikasikan secara profesional dan proporsional); Indra Jala (mampu mencarikan jalan keluar setiap persoalan); Wikrama (melakukan upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan); dan Logika (mengedepankan pertimbangan-pertimbangan logis dalam menindak lanjuti masalah). 
Asta brata (disebutkan dalam Manawadharma Sastra, IX. 303 dan ditegaskan dalam Kakawin Ramayana XXIV. 52) terdiri dari: Indra Brata (seperti Dewa Indra atau Dewa hujan, yakni pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk rakyat); Yama Brata (menegakkan keadilan bagaikan Sang Hyang Yama); Surya Brata (memberikan penerangan bagaikan Surya); Candra Brata (tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan Candra); Bayu Brata (mengetahui pikiran atau kehendak rakyat); Baruna Brata (dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat laksana Baruna membersihkan segala bentuk kotoran); Agni Brata (bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya sampai habis bagaikan Agni); Kwera atau Prthiwi Brata (selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana bumi).  

Nawa Natya terdiri dari: Prajña Nidagda (bijaksana dan teguh pendiriannya); Wira Sarwa Yudha (pemberani dan pantang menyerah dalam setiap medan perang); Paramartha (bersifat mulia dan luhur); Dhirotsaha (tekun dan ulet dalam setiap pekerjaan); Wragi Wakya (pandai berbicara atau berdiplomasi); Samaupaya (selalu setia pada janji); Lagawangartha (tidak pamrih pada harta benda); Wruh Ring Sarwa Bastra (bisa mengatasi segala kerusuhan); dan Wiweka (dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk). Panca Dasa Pramiteng Prabu (dalam Lontar Nagara Kertagama) terdiri dari: Wijayana (bijaksana dalam setiap masalah); 
Mantri Wira (pemberani dalam negara); Wicaksananengnaya (sangat bijaksana  dalam memimpin); Natanggwan (dipercaya oleh rakyat dan negaranya); Satya Bhakti Prabhu (selalu setia dan taat pada atasan); Wagmiwak (Pandai bicara dan berdiplomasi); Sarjawa Upasama (sabar dan rendah hati); Dhirotsaha (teguh hati dalam setiap usaha); Teulelana (teguh iman dan optimistis); Tan Satrsna (tidak terlihat pada kepentingan golongan atau pribadi); Dibyacita (lapang dada dan toleransi); Nayakken Musuh (mampu membersihkan musuh-musuh negara); Masihi Samasta Bawana (menyayangi isi alam); Sumantri (menjadi abdi negara yang baik); dan Gineng Pratigina (senantiasa berbuat baik dan menghindari pebuatan buruk). 

Sad Upaya Guna (dalam Lontar Raja Pati Gondala) terdiri dari: Siddhi (kemampuan bersahabat); Wigrha (mampu memecahkan setiap persoalan); Wibawa (mampu menjaga kewibawaan); Winarya (cakap dalam memimpin); Gascarya (mampu menghadapi lawan yang kuat) dan Stanha (menjaga hubungan baik).  Panca Satya terdiri dari: Satya Hrdaya (jujur terhadap diri sendiri / setia dalam hati); Satya Wacana (jujur dalam perkataan / setia dalam ucapan); Satya Samaya (setia pada janji); Satya Mitra (setia pada sahabat); dan Satya Laksana (jujur dalam perbuatan).

Demikian juga seorang politisi mestinya adalah mereka yang karakternya telah tumbuh menjadi pohon yang kuat, berbuah manis dan lebat. Ada dua puluh tujuh buah karakter seorang politikus Hindu yang harus dimiliki sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad-gita (Putu Putra, 2016), yakni: kejujuran (arjavam); kebenaran (satyam); keberanian (abhayam); kepahlawanan (sauryam); tahan uji (titiksa); ketetapan hati (sankalpa); hidup sederhana (tapasya); hidup penuh semangat (tejah); pengendalian diri (dama); kebijaksanaan yang mantap (samah samya); tidak mencari kesalahan orang lain (apaisunam); rendah hati (aminatvam); tanpa kekerasan (ahimsa); tidak membenci (advesta); tidak marah (akrodah); tidak serakah (alouptvam); kedermawanan (danam); berterimakasih (kritajna); suci (saucam); pantangan seksual (brahmacharya); ketidakterikatan (vairagya); kesabaran (ksantih); pengampunan (ksama); welas asih (karuna); pertemanan (maitri); kelemah-lembutan (mardavam); dan damai (santih). Demikianlah kualitas individu yang menjadi persyaratan pokok yang harus diperhatikan bagi seorang politikus. 

Tujuan Politik dalam Hindu

Landasan Politik Hindu adalah Catur Purusa Artha, artinya, orang yang terjun ke dunia politik harus memahami dengan benar peta jalan pemikiran Hindu tentang hidup beserta tujuannya. Menurut Hindu, orang yang lahir ke dunia ini pada prinsipnya adalah untuk menjalankan dharmanya dengan benar. Secara natural manusia harus memenuhi kebutuhannya untuk makan, tidur dan berketurunan. Secara transcendental manusia mesti menggunakan kecerdasannya untuk mengembangkan kesadaran dirinya sehingga mampu melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti melayani, mengasihi, menciptakan perdamaian dan yang sejenisnya. Kedua jenis dharma ini mengantarkan mereka pada kebebasan (moksa). Kebebasan memiliki makna dua, yakni moksartham jagadhita, kebebasan individu (moksa), dan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia (jagadhita). Dalam rangka menjalankan dharma guna mencapai moksa ini diperlukan kekayaan materi (artha) dan kehendak atau niat atau nafsu (kama). Artha dan kama hanya alat bantu untuk meraih kebebasan. Artha dan kama digunakan di dalam dunia politik hanya untuk meraih tujuan tersebut, bukan sebaliknya politik digunakan untuk meraih kekayaan dan kesenangan. Bhagavad-gita mengatakan bahwa tujuan akhir orang adalah menyadari bahwa dirinya adalah Yang Tertinggi itu, dan benda material dan keinginan-keinginan di dalam diri harus digunakan secara efektif dan efisien (Osho, 2016).  

Politik praktis mesti melahirkan jagadhita, yakni dunia yang adil dan makmur, sejahtera dan bahagia. Idealisasi ini mesti tetap menjadi pegangan sejak awal. Ini adalah visi Hindu tentang politik. Guna meraih visi tersebut politisi Hindu mesti secara konsisten memegang prinsip politiknya. Gandhi menyebut bahwa mereka yang berpolitik tanpa prinsip akan mendatangkan dosa sosial. Pemimpin mesti secara konsisten berupaya menciptakan good government, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, innovatif, saling hormat menghormati, menjaga keutuhan bangsa dan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Guna menciptakan pemerintahan yang baik, seorang pemimpin mesti memiliki kemampuan manajemen yang baik, mampu menempatkan orang secara benar (right man on the right place). Demikian juga ia mesti memiliki strategi pemerintahan yang jitu, mampu membuat perencanaan yang matang, menjadi eksekutor yang baik, memiliki kemampuan manajemen konflik, memiliki strategi alternatif jika strategi awal mengalami hambatan atau kegagalan, dan mampu memprediksi sebuah kejadian secara tepat melalui tanda-tanda dari apa yang terjadi secara riil di lapangan.    

Strategi Politik Hindu 

Strategi yang dimaksudkan adalah cara atau teknik bagaimana semestinya orang melakukan perjuangan di dalam politik praktis. Hindu memandang bahwa strategi tidak serta merta bicara skill yang bisa dipelajari dan dihafal secara tekstual. Hindu melihat bahwa strategi yang utama yang harus dimiliki adalah sesuatu yang menjadi bagian dari dirinya sendiri, bukan hanya sebuah pengetahuan yang ditempelkan. Boleh dikatakan bahwa seorang politisi Hindu harus memiliki skill inheren, skill yang muncul dari pengetahuan, dan pengalaman. Yang termasuk dari skill inheren adalah taksu dan anugerah Ilahi. Skill yang muncul dari pengetahuan meliputi pemahaman atas peta politik dunia, pemahaman tentang dunia politik secara komprehensif, pengetahuan tentang ketatanegaraan, pengetahuan strategi dan skill komunikasi, memahami tentang kepartaian dan yang lainnya. Pengalaman akan muncul jika seseorang senantiasa ikut berperan aktif di dalam setiap kegiatan, mengikuti jenjang karier politik dari bawah.  

Taksu atau Yoni menurut Hindu sangat penting, meskipun di dunia kontemporer ini tidak banyak yang memahaminya. Saat ini orang lebih sering menyebutnya sebagai bakat alam, sesuatu yang telah dibawa sejak lahir. Apapun sebutannya, hal yang satu ini sangat menentukan karena orang yang bekerja sesuai dengan Yoninya akan kelihatan pantas dan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Teks Bhagavad-gita mengatakan bahwa orang telah digariskan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan guna dan karmanya. Jika memiliki kelahiran Brahmana, maka pekerjaan yang berhubungan dengan kebrahmanaan adalah pekerjaannya, demikian juga bagi mereka yang Ksatrya, Vaishya dan Sudra (Sankaracharya, 2014). Orang Bali menyebut bahwa pekerjaannya tampak metaksu apabila seseorang secara totalitas berada dan sesuai dengan bidangnya masing-masing.  

Disamping taksu, anugerah Tuhan juga memegang peranan penting. Sehebat apapun orang berusaha, sebanyak apapun pengetahuan, pengalaman dan skill yang dikuasainya, jika Tuhan tidak berkenan, maka ia tidak akan bisa maksimal atau bahkan mengalami kegagalan. Anugerah Tuhan ini bisa dihubungkan dengan respon alam terhadap tindakan seseorang. Jika seseorang yang pribadinya sudah kelihatan kualified untuk terjun di bidang politik dan kemudian dia tampak sangat lihai memainkan politik dan bekerja keras, namun Tuhan memiliki kehendak lain, dia tidak akan mampu mencapai puncak kariernya dalam kancah politik. Makanya, Bhagavad-gita secara tegas mengatakan bahwa agar seseorang tetap merasakan kebahagiaan, ia disarankan untuk tidak terikat dengan hasilnya. Setiap orang disarankan untuk fokus pada tindakannya dan membiarkan Tuhan yang bekerja untuk hasilnya (Yogananda, 2016). Teks Yoga Sutra Patanjali menyebutnya Ishvara Pranidana, yakni berserah sepenuhnya kehadapan Tuhan, sebab hanya dengan itu, seseorang bisa berkembang kesadarannya (Bryant, 2009).  

Skill yang bersumber dari pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, diskusi, belajar otodidak, penelitian dan yang sejenisnya. Pengetahuan ini bisa berupa konsepsional, filosofi maupun teknis. Skill ini akan bisa dimiliki hanya ketika seseorang mendapatkan pelajarn yang bersumber dari luar, baik dari mentor, buku, expert, maupun sumber lainnya. Seorang politisi harusnya terpelajar yang paham secara teori maupun praktik, tidak hanya kaya saja. Seperti halnya Arjuna di dalam kisah Mahabharata, secara individu dirinya adalah seorang Ksatriya dan untuk mengasahnya diperlukan seorang guru Drona sehingga skillful. Jadi seorang politisi yang sempurna adalah dia yang berkepribadian mantap dan yang ahli di bidangnya. Bhagavad-gita menyebutnya sebagai seseorang yang Sthita Pradnya (Chinmayananda, 2002).      

Pengalaman berhubungan dengan jam terbang seseorang di dalam melakoni kehidupan politiknya. Seseorang yang Yoninya di bidang politik seharusnya sejak awal sudah berkecimpung di dalamnya, apakah itu di keorganisasian pemuda, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang banyak, ikut dalam kepanitiaan sebuah kegiatan dan terjun dari dasar di dalam politik praktis. Dengan pengalaman yang lama, seseorang dikatakan mapan sehingga posisinya layak diperhitungkan. Jam terbang ini pula yang menjadi medan ujian apakah antara Yoni dan skill yang dipelajari telah cocok. Jika orang telah nyaman di sana, maka antara Yoni dan kemampuannya telah sesuai sehingga apapun rintangannya dia akan merangkak terus sehingga sampai pada puncak kariernya sebagai seorang politikus.